Komentar
DIRGANTARANEWS.COM,,KONAWE UTARA – Sebuah video berdurasi 59 detik yang beredar di media sosial (Facebook dan WhatsApp) memicu kemarahan publik. Video tersebut menampilkan seorang karyawan asing PT Indo Fudong Konstruksi (IFK) menunjukkan sikap tidak sopan di hadapan Wakil Bupati (Wabup) Konawe Utara, Abu Haera.
Peristiwa itu terjadi saat Wabup Konut melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi kegiatan PT IFK bersama Kasatpol PP dan rombongan. Di lokasi, mereka bertemu dengan salah satu warga negara asing (WNA) yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan tersebut, didampingi oleh seorang juru bahasa (translator).
Dalam video, Wabup Abu Haera meminta agar pihak manajemen PT IFK dihadirkan untuk berdialog. Namun, karyawan asing tersebut menyampaikan bahwa hal itu akan memakan waktu. Mendengar jawaban itu, Wabup terlihat kesal dan menyatakan, “Biar satu jam, biar malam.”
Yang mengejutkan, karyawan tersebut kemudian terlihat menelepon sambil berdiri dengan posisi tangan bertolak pinggang di depan Wabup, sebuah gestur yang dinilai arogan dan tidak menghormati pejabat daerah.
Ajudan Wabup dan personel Satpol PP yang hadir langsung menegur lewat translator agar karyawan tersebut bersikap sopan. “Mba, mba, kasih tahu jangan dia tolak-tolak pinggang, saya kipas itu,” ujar salah satu ajudan dengan nada kesal.
Namun, teguran itu tidak digubris. Ajudan akhirnya mendatangi langsung karyawan tersebut dan menurunkan tangannya secara paksa sambil melontarkan kalimat: “Jangan tolak-tolak pinggang, akutooru wewako, teoha-oha (saya kipas kamu, kurang ajar).”
Video ini menuai reaksi keras dari masyarakat Sulawesi Tenggara. Banyak yang menilai sikap karyawan PT IFK sebagai bentuk pelecehan terhadap kehormatan pejabat daerah, terlebih lagi terhadap sosok Abu Haera yang dikenal sebagai tokoh masyarakat daratan di Konawe dan Konawe Utara.
“Mereka bekerja di negeri orang, mestinya tahu adat dan etika. Kalau tidak hormati pejabat, bagaimana mau hormati masyarakat?” ujar salah satu warga net dalam kolom komentar.
Masyarakat juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan PT IFK. Mereka menilai perusahaan yang mempekerjakan WNA arogan seperti ini tidak layak beroperasi di wilayah Sultra.
Laporan: (TIM)