Komentar
DIRGANTARANEWS.COM, KONAWE SELATAN – Proyek pembangunan perkuatan tebing Sungai Potoro di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) yang menelan anggaran sebesar Rp2 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Tahun Anggaran 2024, menuai sorotan tajam. Pasalnya, kondisi proyek saat ini sangat memprihatinkan dan diduga kuat terjadi pengurangan volume pekerjaan serta pelaksanaan yang diduga asal-asalan.
Pantauan langsung di lapangan menunjukkan indikasi pengerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Beberapa tiang pancang bahkan dilaporkan tidak dipasang, mengakibatkan struktur proyek nyaris ambruk. Pada musim hujan dan saat debit air sungai meningkat, proyek ini terancam hanyut terbawa arus. Proyek yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi ancaman baru bagi masyarakat sekitar.
Lebih miris, dua nama pejabat disebut sebagai pengguna anggaran dalam proyek ini, yakni Asrudin dan Iksan Porosi. Namun hingga kini, keduanya saling lempar tanggung jawab. Hal ini diungkapkan oleh aktivis dari Koalisi Mahasiswa Pemuda dan Ormas (KOMPAS), yang turut mengawal persoalan ini dari awal.
“Proyek sebesar Rp2 miliar hasilnya seperti proyek kelas tiga. Kalau nanti BPK RI perwakilan Sulawesi Tenggara menyatakan tidak ada temuan, maka patut dipertanyakan kredibilitas audit tersebut. kami Ingatkan BPK Jangan coba-coba main mata! Karena tidak masuk akal jika proyek sebesar itu hasilnya bobrok tapi tidak ada temuan pelanggaran,” tegas Andri Togala Kepala Divisi Informasi dan Data KOMPAS Sultra.
Lebih jauh, hasil investigasi KOMPAS Sultra menemukan dugaan kuat bahwa proyek ini diduga adalah "titipan" dari oknum aparat penegak hukum (APH). Informasi yang diterima menyebutkan bahwa pemilik proyek memiliki kedekatan bahkan hubungan kekerabatan dengan salah satu oknum APH yang diduga menjadi beking di balik layar.
Jika benar, maka ini bukan hanya soal proyek gagal secara teknis, tetapi juga menandakan pembusukan sistemik di tubuh penegak hukum yang seharusnya menjaga keadilan, bukan ikut serta dalam bermain proyek.
KOMPAS Sultra dengan tegas meminta Bupati Konsel, Irham Kalenggo, untuk tidak melantik pejabat yang terseret atau diduga terlibat dalam kasus korupsi. Melantik pejabat bermasalah justru akan merusak tatanan pemerintahan dan menjadi preseden buruk bagi reformasi birokrasi di daerah.
“Kami minta Bupati tegas. Jangan sampai ada kompromi dengan pejabat yang sudah jelas-jelas bermasalah. Jika masih juga dilantik, maka kita patut curiga bahwa ada permainan politik dan balas jasa di balik semua ini,” ungkap Andri.
Saat dikonfirmasi, mantan Kepala BPBD Konsel, Asrudin, hanya memberikan jawaban normatif. Ia menyatakan proyek tersebut masih dalam tahap audit BPK dan enggan menjawab tudingan bahwa proyek ini merupakan ‘hadiah’ untuk oknum APH.
KOMPAS Sultra menyerukan agar aparat penegak hukum segera turun tangan mengusut dugaan korupsi dan gratifikasi dalam proyek ini. Penegakan hukum jangan sampai terkesan hanya tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Negara tidak boleh tunduk pada mafia anggaran yang berkedok pembangunan," Tutup Andri
Jika terdapat informasi yang kurang berkenan dalam artikel kami, kami selalu terbuka untuk memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang kepada pembaca.(Ds/S)
Laporan :(Tim)