Komentar
Dirgantanews.com,.KONAWE - Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ir. Ridwan Bae, bersama Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) meninjau langsung lokasi titik nol pembangunan Bendungan Pelosika, yang berlokasi di Desa Asinua Jaya, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa, 17/12/2024.
Dalam sambutannya, Ridwan Bae menyampaikan bahwa saat ini pemerintah pusat begitu konsen memperhatikan kepentingan masyarakat di Sulawesi Tenggara, salah satunya program PSN pembangunan Bendungan Pelosika yang akan segera di realisasikan tahun depan.
Dari 17 kabupaten kota di Sulawesi tenggara, kabupaten Konawe menjadi satu-satunya wilayah yang kembali menjadi fokus utama pemerintah pusat untuk pembangunan bendungan pelosika PSN, pembangunan bendungan ameroro Sebelum nya di kecamatan uepai telah diresmikan langsung presiden ke-6 Ir jokowi widodo.
“Peran kita saat ini adalah bersama-sama team untuk berperan aktif satu sama lain untuk memberikan penguatan terhadap pemerintah pusat,” kata Ridwan Bae.
Ia menambahkan, sebagai perwakilan masyarakat di pusat ia berharap agar tidak main-main, harus ada keseriusan, dengan anggaran sebesar 8.8 Triliun bukan uang kecil. Jadi masyarakat harus bersyukur sebab sudah ada dua bendungan besar di Konawe ini yakni Ameroro dan Pelosika.
“Harapan saya pemerintahnya harus aktif. Aktif mengontrol dan memberikan masukan terhadap masyarakat yang akan kena dampak pembangunan ini utamanya dalam menyelesaikan statuta pembebasan lahan kedepan supaya nantinya jangan ada tumpang tindih antara satu dan lainnya terkait kepemilikan lahan karena itu nantinya akan menghambat proses pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan Bendungan Pelosika ini berjalan maksimal,” ungkapnya.
Ia mencotohkan, pemerintah saat ini melalui BPJN sudah mulai mengantisipasi infrastruktur jalan dan jembatan menuju titik nol pembangunan Sampai hilir sehingga akses menuju titik pembangunan bendungan pelosika berjalan lancar nantinya.
Ia mengharapkan Pemerintah daerah bersama-sama pemerintah kecamatan dan desa setempat, harus mampu mereduksi masyarakatnya. Sebab pengalaman yang terjadi ketika ada PSN turun, maka banyak bermunculan persoalan seperti tumpang tindih lahan, melakukan hal-hal yang tidak terpuji.
“Contohnya karena di tahu ada ganti ruginya mulai beli lahan, mulai terjadi jual beli lahan, setelah beli lahan karena di tahu ada ganti rugi tanaman, mulai menanam. Inilah contoh-contoh kongrit yang tidak boleh terjadi, sehingga camat lurah dan kepala desa harus berperan untuk menjaga,” Ridwan mencontohkan.
Yang lebih unik lagi kata Ridwan adalah misalkan tanamannya dalam 1 hektar lantas dihitung 5 ribu tanaman. Selanjutnya lagi masih ada ditemukan masyarakat masih melakukan penanaman untuk dapat diganti rugi, inilah kemelut dan yang akan menghambat proses berjalannya pembangunan Bendungan tersebut.
“Pelaksanaan bendungan ini sebagaimana yang kita harapkan bisa tercipta. Kepentingan lahirnya bendungan ini semua akan dirasakan oleh masyarakat ini, dan itu pasti,” paparnya.
“Pertumbuhan ekonomi akan naik, kebutuhan listrik, kita sudah mampu melayani industri, air kita sudah terbutuhkan secara menyeluruh, wisata akan terbuka disini. Jadi wisata kita sudah dua Ameroro dan Pelosika dengan luas genangan 5.400 Ha,” jelasnya.
Ridwan menekankan kepada camat, lurah dan desa jangan segan-segan dan jangan bosan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tampil jujur. Kalau 5 katakan 5, kalau 1 hektar lahannya katakan sejujurnya jangan tambah-tambah, kalau lahannya tidak masuk dalam genangan jangan coba-coba menerobos masuk.
Turut hadir pula Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Kendari Andi Adi Umar Dani, ST., MT, Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) Sultra Yudhi Hardiana, ST., MT, kepala BPPW Sultra Tarso, Kapolres Konawe.(**)